skip to Main Content
1-800-987-654 admin@totalwptheme.com Open 7AM - 8PM

Bagaimana proses sidang resmi yang dilaksanakan BPUPKI

Bagaimana proses sidang resmi yang dilaksanakan BPUPKI | Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) merupakan badan yang didirikan oleh Jepang. Pembentukan BPUPKI diumumkan oleh Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI diresmikan pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk oleh Jepang untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan akan membantu kemerdekaan Indonesia.

Bagaimana proses sidang resmi yang dilaksanakan BPUPKI

BPUPKI melaksanakan dua kali masa persidangan resmi dan juga pertemuan-pertemuan yang tak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPKI. Sidang resmi BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945, sehari sebelumnya yaitu tanggal 28 Mei diadakan upacara pelantikan di gedung “Chuo Sangi In”. Sidang pertama ini dengan tujuan membahas bentuk negara Indonesia, filsafat negara “Indonesia Merdeka” serta merumuskan dasar negara Indonesia. Sidang menyepakati berbentuk “Negara Kesatuan Republik Indonesia” (“NKRI”).

Persidangan BPUPKI yang pertama ini adalah mendengarkan pidato dari tiga orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia M. Yamin, Supomo dan Sukarno. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang paling tepat. Agenda sidang selanjutnya adalah merumuskan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sidang resmi pertama BPUPKI

Pada sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. berpidato menyampaikan gagasan mengenai rumusan lima asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu: “1. Peri Kebangsaan; 2. Peri Kemanusiaan; 3. Peri Ketuhanan; 4. Peri Kerakyatan; dan 5. Kesejahteraan Rakyat”.

Tanggal 31 Mei 1945, Prof. Mr. Dr. Soepomo, dalam pidato mengemukakan rumusan lima prinsip dasar negara Republik Indonesia, yang dinamakan “Dasar Negara Indonesia Merdeka”, yaitu: “1. Persatuan; 2. Kekeluargaan; 3. Keseimbangan lahir batin; 4. Musyawarah; dan 5. Keadilan Sosial”.

Baca juga:  Persamaan Pantun Syair dan Gurindam

Selanjutnya tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno berpidato tentang rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia, yang beliau namakan “Pancasila”, yaitu: “1. Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan; 3. Mufakat atau Demokrasi; 4. Kesejahteraan Sosial; dan 5. Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Bagaimana proses sidang resmi yang dilaksanakan BPUPKI

 

Ir. Soekarno menyampaikan gagasan tentang rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia yang selanjutnya dikenal dengan istilah “Pancasila”. Menurut Soekarno jika diperlukan rumusan Pancasila tersebut dapat diperas menjadi “Trisila” (Tiga Sila), yaitu: “1. Sosionasionalisme; 2. Sosiodemokrasi; dan 3. Ketuhanan Yang Berkebudayaan”. Soekarno juga menyampaikan bahwa Trisila tersebut bila hendak diperas lagi menjadi “Ekasila” (Satu Sila), yaitu: “Gotong-Royong”. Hal tersebut merupakan upaya beliau dalam menjelaskan bahwa konsep tersebut merupakan kerangka “satu-kesatuan”, yang tak terpisahkan satu dengan lainnya. Sidang BPUPKI yang pertama ini tercatat dalam sejarah sebagai detik-detik lahirnya Pancasila. Tanggal 1 Juni kemudian ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.

Setelah masa persidangan BPUPKI yang pertama berakhir, BPUPKI mengalami masa reses persidangan (periode jeda) selama satu bulan lebih. Sebelum masa reses persidangan dimulai, dibentuklah panitia kecil yang terdiri dari 9 orang, yang dinamakan “Panitia Sembilan”. Panitia kecil ini diketuai oleh Ir. Soekarno, yang bertugas untuk mengolah usulan konsep dari anggota BPUPKI tentang dasar negara Republik Indonesia.

Susunan keanggotaan dari “Panitia Sembilan” adalah seperti berikut:

  1. Ir. Soekarno (ketua)
  2. Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)
  3. Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota)
  4. Mr. Prof. Mohammad Yamin, S.H. (anggota)
  5. Kiai Haji Abdul Wahid Hasjim (anggota)
  6. Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
  7. Raden Abikusno Tjokrosoejoso (anggota)
  8. Haji Agus Salim (anggota)
  9. Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)

Setelah melewati perundingan yang cukup sulit antara 4 orang dari kaum kebangsaan (pihak “Nasionalis”) dan 4 orang dari kaum keagamaan (pihak “Islam”), pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil dirumuskan dasar negara Republik Indonesia yang disebut dengan “Piagam Jakarta”. Piagam Jakarta atau “Jakarta Charter”, yang pada waktu itu disebut juga sebagai sebuah “Gentlement Agreement”. Soekarno sebagai ketua melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKI. Laporan tersebut berupa dokumen rancangan asas dan tujuan “Indonesia Merdeka” yang disebut dengan “Piagam Jakarta” itu. Berdasarkan dokumen tersebut, dasar negara Republik Indonesia berbunyi sebagai berikut:

  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya,
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
  3. Persatuan Indonesia,
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Baca juga:  Berapa Lama Penerbangan dari Surabaya ke Jakarta

Sidang resmi kedua BPUPKI

Sidang BPUPKI yang kedua berlangsung mulai tanggal 10 Juli 1945 berakhir tanggal 17 Juli 1945. Pada sidang BPUPKI kedua ini dibahas mengenai wilayah NKRI, kewarganegaraan, rancangan UUD, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Dalam persidangan, anggota BPUPKI dibagi ke dalam panitia-panitia kecil, antara lain adalah: Panitia Perancang UUD (diketuai oleh Ir. Soekarno), Panitia Pembelaan Tanah Air (diketuai oleh Raden Abikusno Tjokrosoejoso), dan Panitia Ekonomi dan Keuangan (diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta).

Tanggal 11 Juli 1945, sidang panitia Perancang UUD membahas pembentukan lagi panitia kecil di bawahnya, yang bertugas khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar, dengan 7 orang anggota yaitu sebagai berikut:

  1. Prof. Mr. Dr. Soepomo (ketua panitia kecil)
  2. Mr. KRMT Wongsonegoro (anggota)
  3. Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (anggota)
  4. Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)
  5. Mr. Raden Panji Singgih (anggota)
  6. Haji Agus Salim (anggota)
  7. Dr. Soekiman Wirjosandjojo (anggota)

Pada tanggal 14 Juli 1945, diadakan sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang dibacakan oleh ketua panitianya sendiri, Ir. Soekarno.