skip to Main Content
1-800-987-654 admin@totalwptheme.com Open 7AM - 8PM

Bagaimana Rumusan Dasar Negara Dalam Naskah Piagam Jakarta

Bagaimana rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta | Piagam Jakarta adalah sejarah penting Bangsa Indonesia berupa kompromi antara pihak agamis dan pihak nasionalis dalam menjembatani perbedaan agama dan negara. Piagam Jakarta disusun oleh Panitia Sembilan atau 9 tokoh Indonesia pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia kecil yang terdiri dari 9 orang dibentuk untuk merumuskan gagasan-gagasan tentang dasar-dasar negara. Panitia ini mulanya menyusun naskah untuk teks proklamasi kemerdekaan, namun akhirnya dijadikan Pembukaan dalam UUD 1945.

Piagam Jakarta wujud dari perjuangan bangsa Indonesia melawan imperialisme, kapitalisme, dan fasisme, serta memulai dasar pembentukan Negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta merupakan sumber berdaulat yang memancarkan Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Republik Indonesia. Pada saat penyusunan UUD pada Sidang Kedua BPUPKI, Piagam Jakarta dijadikan Muqaddimah (preambule). Pada saat UUD 45 disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI, istilah Muqaddimah diubah menjadi Pembukaan UUD. Butir pertama yang berbunyi “kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya”, diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” oleh Drs. M. Hatta atas usul A.A. Maramis.

Bagaimana rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta

Demi menjaga integrasi bangsa yang baru diproklamasikan, Sukarno menghubungi Hatta dan berdua menemui wakil-wakil golongan Islam. Wakil golongan Islam terdiri dari Teuku Moh Hasan, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo. Mulanya wakil golongan Islam keberatan dengan usul penghapusan itu. Setelah konsultasi yang mendalam akhirnya disetujui penggantian butir pertama menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pagi hari pada tanggal 18 Agustus 1945 usul penghilangan rumusan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dikemukakan dalam rapat pleno PPKI.

Bagaimana rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta

Berikut isi Piagam Jakarta yang menjadi teks pembukaan UUD 1945:

Bahwa sesoenggoehnya kemerdekaan itoe ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itoe maka penjajahan di atas doenia harus dihapuskan, karena tidak sesoeai dengan peri-kemaknoesiaan dan peri-keadilan.

Dan perjoeangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan Rakjat Indonesia ke-depan pintoe-gerbang Negara Indonesia,yang merdeka, bersatoe, berdaoelat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan yang loehoer, soepaja berkehidoepan kebangsaan jang bebas, maka Rakjat Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaannja.

Kemoedian daripada itoe, oentoek membentoek soeatoe Pemerintah Negara Indonesia jang melindoengi segenap Bangsa Indonesia dan seloeroeh toempah darah Indonesia, dan oentoek memadjoekan kesedjahteraan oemoem, mentjerdaskan kehidoepan bangsa, dan ikoet melaksanakan ketertiban doenia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disoesoenlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itoe dalam suatu Hoekoem Dasar Negara Indonesia, jang terbentoek dalam soeatoe soesoenan negara Repoeblik Indonesia jang berkedaaulatan Rakjat, dengan berdasar kepada:

  1. Ketoehanan, dengan kewajiban mendjalankan sjariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja
  2. Kemanoesiaan jang adil dan beradab
  3. Persatoean Indonesia
  4. Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat, kebidjaksanaan dalam permoesjawaratan/perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seloeroeh Rakjat Indonesia.

Djakarta, 22-6-1945

Panitia Sembilan

Ir. Soekarno
Drs. Mohammad Hatta
Mr A.A. Maramis
Abikoesno Tjokrosoejoso
Abdoel Kahar Moezakir
H. Agoes Salim
Mr Achmad Soebardjo
Wahid Hasjim
Mr Moehammad Yamin.

Baca juga:  Berapa Lama Penerbangan dari Surabaya ke Jakarta