skip to Main Content
1-800-987-654 admin@totalwptheme.com Open 7AM - 8PM

Jelaskan Soko Guru Demokrasi Universal

Jelaskan Soko Guru Demokrasi Universal | Kata soko guru mungkin masih terdengar asing ditelinga kita saat ini. Secara etimologi soko guru memiliki arti atau makna “tiang penyangga utama”. Jadi pengertian soko guru universal adalah pilar-pilar utama untuk membangun demokratis.

Jelaskan Soko Guru Demokrasi Universal

Soko Guru Demokrasi adalah salah satu indikator untuk menilai sistem demokrasi di suatu wilayah itu berhasil ditegakkan. Sejarah banyak mencatat dan menyaksikan tentang runtuhnya demokrasi di suatu negara. Penindasan dari pemerintah yang sedang berkuasa terhadap rakyat merupakan salah satu sebab runtuhnya demokrasi. Kebebasan pers sangat dibatasi oleh pemerintah bisa memicu rusaknya demokrasi. Bahkan suara-suara atau aspirasi rakyat Indonesia untuk menyuarakan segala keluh kesahnya kepada Pemerintah itu dibatasi.

Menurut uraian tersebut, maka yang dimaksud dengan Soko Guru Demokrasi Universal adalah pilar utama untuk membangun tatanan demokratis. Karena pada dasarnya pada pembahasan ini menjelaskan tentang demokrasi. Demokrasi sendiri adalah bentuk sistem pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.

Menurut Moh. Hatta wakil presiden pertama RI, terdapat lima pilar demokrasi yang harus dijalankan oleh suatu pemerintahan. Pilar ini dijalankan agar demokrasi dapat berjalan dengan semestinya. Lima pilar demokrasi tersebut adalah:

Lembaga yudikatif.
Lembaga legislatif.
Partai politik.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Media massa.

Fungsi dan peran besar dari Soko Guru Demokrasi

Kedaulatan rakyat merupakan tolok ukur demokrasi di suatu negara. Rakyat yang berdaulat dapat memegang teguh hak-haknya, seperti hak untuk hidup, hak untuk bekerja, hak untuk berpendapat, dan lain-lain. Negara demokrasi dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang sesuai keinginan dan kehendak rakyat. Kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat berarti negara itu menjalankan sistem monarki absolut. Sistem monarki absolut berbanding terbalik dengan paham demokrasi kerakyatan.

Baca juga:  Apa hubungan persatuan dan keberagaman

Dalam suatu masyarakat terdapat mayoritas dan minoritas. Suara terbanyak mayoritas bisa jadi menjadi keputusan dari segala kebijakan pemerintahan berjalan. Meski demikian,pemerintah tetap mengakui kekuasaan, hak dan aspirasi dari minoritas. Pemerintah berkewajiban menjaga hak minoritas untuk mencapai negara yang demokrasi.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimilki setiap manusia, salah satunya hak untuk hidup. Hak asasi juga menjamin hak untuk kehidupan dan pekerjaan layak yang harus terus diawasi dan ditinjau oleh pemerintah.

Syarat utama sebuah demokrasi adalah pemerintah dipilih oleh suara rakyat. Pemilihan umum tidak ada kebebasan dan kejujuran atau tindakan penyelewengan dari suatu pihak mengakibatkan kehancuran demokrasi. Demokrasi menjamin persamaan di depan hukum agar terciptanya keadilan. Semua rakyat adalah sama dalam masalah hukum tanpa nepotis, yang meringankan hukum pada golongannya dan memberatkan pada golongan lain. Pemerintah menjamin kesamaan posisi di hadapan hukum .

Kekuasaan pemerintah di negara demokrasi dibatasi oleh konstitusi yang disebut sebagai Undang-Undang. Sistem menjalankan pemerintahan, dan lain-lain telah dimuat dalam UU sebagai kesepakatan bersama. Tidak ada yang boleh melanggarnya, termasuk pemerintah. Demokrasi harus membatasi pemerintahan serta kebebasan rakyat.

Masyarakat majemuk seperti Indonesia harus bersama-sama menjunjung perbedaan yang ada pada dalam masyarakat. Toleransi merupakan syarat untuk mewujudkan persatuan. Toleransi menjadikan perbedaan yang ada ditengah masyarakat sebagai perekat persatuan. Persatuan dalam keberagaman merupakan peluang dan tantangan bagi bangsa indonesia untuk terus membangun.